Dari Pos Anggaran Mana? Rp7 Juta Per Orang Ke Surabaya, Hendrik Modok Desak Transparansi Penggunaan APBD
MALAKA, 5 Oktober 2026 — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Malaka memicu gelombang kritik luas. Di tengah instruksi pengetatan dan efisiensi anggaran daerah yang justru memangkas belanja pelayanan publik, ratusan juta rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diduga digelontorkan untuk membiayai keberangkatan sekitar 100 warga sebagai pendukung kesebelasan PS Malaka ke Surabaya, Jawa Timur.
Keberangkatan massa tersebut berkaitan dengan keikutsertaan PS Malaka dalam ajang nasional Soeratin Cup pada 4 Oktober 2026, yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube resmi @Mediaofficerpssijatim. Di balik semangat dukungan yang tampak memadati tribun, tersembunyi angka yang mengundang tanda tanya besar: setiap warga yang diberangkatkan diduga dibiayai hampir Rp7 juta per orang, sehingga total anggaran yang terserap diperkirakan mendekati Rp700 juta.
Kontras Menyakitkan: Pemangkasan Layanan Publik vs Kemewahan Perjalanan Suporter
Kebijakan ini menuai kecaman tajam lantaran berjalan beriringan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menekan operasional sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak program pelayanan publik justru terpaksa dipangkas, sementara dana ratusan juta rupiah mengalir untuk perjalanan dan akomodasi pendukung tim sepak bola ke luar pulau.
Hendrik Modok: Dana Rakyat Bukan Uang Saku Pihak Berkuasa
Hendrik Modok, tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua GMNI Belu, menegaskan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tidak bisa ditunda lagi. Ia mengajukan pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka:
– Dari pos anggaran mana dana tersebut diambil?
– Apa dasar hukum dan landasan program yang sah untuk alokasi dana ini?
– Siapa saja daftar nama warga yang menerima fasilitas biaya perjalanan dan akomodasi tersebut?
– Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan (SPJ) atas penggunaan dana ratusan juta rupiah ini?
– Mengapa sejumlah Kepala Sekolah ikut serta dalam rombongan ke Surabaya? Apakah ini tugas dinas atau kepentingan pribadi/kelompok?
Masyarakat Desak KPK & APH Turun Tangan
Berbagai elemen masyarakat kini bersatu mendesak lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum di daerah, untuk segera turun menyelidiki dugaan penyalahgunaan APBD ini. Jika terbukti ada pelanggaran, semua pihak yang terlibat wajib ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Rakyat Malaka tidak menolak olahraga — rakyat menolak uang rakyat dikorupsi dan disalahgunakan demi kepentingan sekelompok orang, sementara kebutuhan dasar warga terabaikan. ***
