🤝 Lintas 98 Sumut Nilai Kepemimpinan Prabowo Arahkan Demokrasi ke Pemerataan Kesejahteraan

MEDAN – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyampaikan dukungan sekaligus pengawalan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini dituangkan dalam pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan” yang dibacakan di Medan, Jumat (26/6/2026).

Di tengah dinamika politik yang diwarnai kritik terhadap sejumlah kebijakan, kelompok ini menilai arah kebijakan saat ini mulai mewujudkan cita-cita Reformasi 1998, terutama dalam pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, menegaskan sikapnya tidak terjebak polarisasi. “Kami tidak masuk perdebatan kosong, tapi melihat fakta: banyak hal yang diperjuangkan sejak reformasi kini mulai dijalankan. Namun dukungan ini bukan cek kosong—kami tetap mengawal dan mengkritik demi perbaikan,” ujarnya.

Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, menyoroti bahwa selama hampir 30 tahun reformasi, demokrasi politik belum berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. “Jika hanya kebebasan bersuara yang ada tanpa pemerataan akses ekonomi, maka yang ada hanyalah demokrasi semu. Kini saatnya memperkuat sosio-demokrasi yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

Delapan Sikap Politik

Dalam pernyataannya, Lintas 98 Sumut menyampaikan 8 poin sikap:

✅ Dukung pemberantasan korupsi dan penyitaan aset untuk kepentingan rakyat

✅ Dukung penataan pengelolaan sumber daya alam dan penutupan kebocoran negara

✅ Dukung penertiban hutan dan pembagian lahan secara transparan

✅ Awasi agar semangat antikorupsi dan efisiensi tidak disalahgunakan

✅ Dukung restrukturisasi APBN dan Program Makan Bergizi Gratis, dengan evaluasi tata kelola

✅ Tegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat UUD

✅ Ajak kritik yang membangun tanpa menghambat program strategis

✅ Dorong persatuan nasional dan tata kelola yang transparan

Pernyataan ini ditandatangani oleh 24 tokoh aktivis lintas generasi. Harapannya, pemerintahan dapat terus mempercepat pemerataan kesejahteraan, menjaga kedaulatan ekonomi, serta tetap membuka ruang pengawasan dan kritik yang sehat—sesuai semangat Reformasi 1998.(Tim)